Outlook Ekonomi Batam 2023

Pemko Gelar Talk Show, Kadin Bikin FGD

By Indra Isbianto –Pemko Batam menggelar talk show. Kadin Batam mengadakan Focus Grup Discussion (FGD). Sama-sama membahas masalah ekonomi. Talk Show membahas pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. FGD mengupas ketahanan ekonomi Batam menghadapi resesi global.

Badan Pusat Statistik (BPS) Batam merilis, pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2021 tercatat sebesar 4,75 persen. Jauh lebih baik dibanding 2020 yang tercatat minus 2,55 persen, dampak Covid-19. Malah, pertumbuhan ekonomi Batam, lebih baik dari Provinsi Kepri yang hanya 3,43 persen dan nasional 3,69 persen.

Bagaimana pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2022 ini?

- Advertisement -

Pemko Batam melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar Talk Show, Selasa, 25 Oktober 2022 di Harris Hotel, Batam Centre. Temanya ini: Pertumbuhan ekonomi Batam pasca pandemi 2022. Yang membuka acara, Sekda Kota Batam Jefridin Hamid, mewakili Walikota Batam Muhammad Rudi.

Maka, dipaparkanlah angka-angka ini. Nilai ekspor Agustus 2022 mencapai USD1.965,92 juta. Kunjungan wisatawan mancanegara selama Agustus 2022 sebanyak 60.249 orang. Penyumbang terbesar Pajak Daerah yaitu dari sektor BPHTB sebesar Rp270,3 M dan PBB-P2 sebesar Rp199,3 miliar. “Ekonomi Batam saat ini mulai menggeliat,’’kata Jefridin.

Tiga hari kemudian, Jumat 28 Oktober 2022, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, dalam Focus Grup Discussion (FGD) membahas, bagaimana strategi ketahanan ekonomi Batam menghadapi ancaman resesi global.

Banyak pertanyaan mengemuka. Antara lain, apakah pertumbuhan ekonomi Batam berdampak terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat? Apakah pembangunan infrastruktur mampu menggerakkan simpul ekonomi produktif di kota Batam? Bagaimana inflasi terkendali dan kelancaran pasokan bahan makanan?

Ketua Umum Kadin Indonesia M Arsjad Rasjid PM mengatakan, review ekonomi Batam 2022 dan prospek tahun 2023 ini penting dilakukan.  ‘’Perlambatan ekonomi dunia, lonjakan harga komoditas, konflik Rusia dan Ukraina, berpotensi mempengaruhi ekonomi domestik. Kita tak perlu takut, tapi harus tetap waspada. Kita harus tetap optimis, di tengah gejolak ekonomi global,’’ katanya, secara virtual.

Arsjad Rasjid juga menyebutkan, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 menyebutkan, hanya ada satu Kadin sebagai wadah pengusaha dan mitra strategis pemerintah, mendorong dunia usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ketua Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana mengatakan, mimpinya adalah, Batam tumbuh dan berkembang seperti Singapura dan Hongkong. ‘’Ini bukan soal suka atau tidak suka. Pemimpin Batam di masa depan harus orang profesional di bidang ekonomi dan bisnis. ‘’Kami ini, sudah terkontaminasi sebagai orang politik. Pak Jadi juga begitu,’’ kata Makruf, sambil menepuk bahu Jadi Rajagukguk.

Ancaman Resesi Global, Ekonomi Batam Melambat?

Tahun 2023 yang tinggal dua bulan lagi, dikhawatirkan ancaman resesi global diperkirakan melanda negara tujuan ekspor Batam dan Kepri, seperti Amerika Serikat, China dan Eropa. Akibat lainnya, terjadi penurunan permintaan produk manufaktur yang memperlambat kinerja sektor industri di Batam. Pemerintah, diharapkan menyiapkan langkah taktis dan mitigasi dampak resesi terhadap sektor unggulan seperti industri pengolahan, konstruksi dan akomodasi.

Meski pembangunan infrastruktur dilakukan secara agresif, tidak berbanding lurus dengan peningkatan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. ‘’Yang terjadi adalah, pertumbuhan ekonomi semu, karena uang yang beredar dari proyek infrastruktur dan industri, terbang keluar Batam. Proyek fisik dikuasai kontraktor dari luar Batam,’’ kata Jadi Rajagukguk.

Meski ada yang meragukan dan khawatir ekonomi Batam melambat, ternyata sektor kelistrikan, tumbuh secara signifikan. Komsumsi listrik di Batam tahun 2022 sebesar 508 Megawatt. Sedangkan permintaan yang masuk sampai tahun 2030 sebesar 450 Megawatt permintaan baru. Batam satu-satunya kota dengan jaringan underground atau di bawah tanah. Tahun 2022 per September, konsumsi listrik tumbuh 15,12 persen.

Potensi ekonomi lainnya yang harus mendapat perhatian pemerintah adalah, ekonomi kreatif.

Ada 17 subsektor ekonomi kreatif sebagai bagian sektor pariwisata. Antara lain, e-commerce atau jual beli online, jasa aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, fotografi, film, animasi, griya, kuliner music, video. ‘’Banyak anak-anak Batam yang jadi game developer dan dijual ke pasar internasional. Ini bisa menggerakkan ekonomi Batam,’’ kata Susana, peserta FGD.

Jadi Rajagukguk mengatakan, perlu penguatan ekonomi untuk sektor pariwisata, UMKM dan sektor lainnya tahun 2023. Selain itu, peningkatan pelayanan di Pemko Batam dan BP Batam. ‘’Seberapa besar dampak pembangunan infrastruktur terhadap sektor riil? Ini tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Proyek-proyek bernilai ratusan miliar itu, dilihat dari laporan pajak, ternyata perusahaan dari luar kota Batam,’’ katanya.

Jadi Rajagukguk juga meragukan, pengembangan bandara Hang Nadim bagaimana menarik penerbangan internasional ke Batam. Begitu juga pelabuhan Batuampar, bagaimana mengembangkan pasar kontainer di Batam.

‘’Kadin adalah mitra strategis pemerintah. Tapi, kalau sarannya tidak didengarkan dan kebijakannya menghambat dunia usaha, ya kita laporkan ke presiden. Infrastruktur bukan tidak penting, tapi tidak linear dengan pertumbuhan ekonomi dan alihkan anggaran ke pariwisata dan UMKM,’’ katanya.

Ampuan Situmeang, salah satu peserta FGD mengatakan, tidak ada solusi jitu untuk memperbaiki ekonomi Batam, seperti yang dulu terjadi di era Otorita Batam, karena adanya perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Sejak diterapkan ex-officio, terjadi benturan kepentingan, yang tidak jelas batasan dan cara penyelesaiannya.

- Advertisement -

Perubahan UU FTZ (KPBPB) dengan UU Cipta Kerja, dibatalkan secara bersyarat karena cacat formil, sehingga pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2021 dan pelaksanaan KPBPB tidak optimal, karena adanya putusan MK butir ke 7 yang tidak memperbolehkan aturan pelaksanaan terkait UU Cipta Kerja.

“Yang terjadi di Batam saat ini adalah auto pilot,’’ kata Ampuan Situmeang.

Rekomendasi Hasil Diskusi

Rekomendasi dalam diskusi tersebut adalah, mengantisipasi krisis pada tahun 2023, merumuskan kebijakan strategis menghadapi perlambatan ekonomi, serta meninjau kembali jabatan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam karena potensi benturan kepentingan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia adalah organisasi pengusaha yang lahir pada 23 September 1968. Kalau di luar negeri namanya Chamber of Commerce, di era kolonial namanya Kamers van Koophandel en Nijverheid in Nederand Indie. Itu sebabnya ada kata Kamar, mengadopsi bahasa Belanda.

Organisasi pengusaha seperti Kadin, di satu sisi memberi kesempatan pada para pengusaha mempengaruhi kebijakan pemeritah. Dan disisi lain, diterapkan pemerintah untuk mengawasi pengusaha dan dunia usaha. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, pengusaha usaha negara, koperasi dan swasta membentuk Kadin sebagai wadah pembinaan, komunikasi dan konsultasi dan menyalurkan aspirasi.

Panglaykim yang mengutip Chitosi Yanaga dalam bukunya perusahaan multi nasional dalam bisnis internasional mengatakan, pengusaha yang diharapkan masyarakat menciptakan kemakmuran, mereka memiliki kekuatan ekonomi, yang dengan mudah dapat berubah menjadi kekuatan politik.

Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk juga adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo. Sedangkan Ketua Kadin Provinsi Kepri Ahmad Makruf Maulana, juga adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Priovinsi Kepri. ‘’Ketua Kadin merangkap ketua partai, tidak dilarang undang-undang. Ini pengusaha politisi dan politisi pengusaha,’’ kata Ampuan Situmeang.

Sayangnya, dalam FGD tersebut, tidak muncul pembahasan soal koperasi, daya beli masyarakat Batam yang makin merosot, jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja, serta kebijakan sejumlah perusahaan yang merumahkan karyawan menjadi ‘’hantu’’ yang menakutkan. ***