Jembatan Batam – Bintan

By Socrates– Jembatan tidak hanya penghubung antar wilayah dan antar pulau, juga meningkatkan perekonomian dan bisa menjadi ikon atau landmark suatu daerah. Gagasan membangun jembatan Batam Bintan sudah mengemuka sejak 17 tahun lalu. Sampai kapan proyek jembatan ini jadi dagangan politik?

Wacana membangun jembatan Batam Bintan, pertama kali dilontarkan Ismeth Abdullah tahun 2004 saat menjadi Ketua Otorita Batam. ‘’Awalnya, kita punya ide membangun jembatan dari Batam ke Singapura, bekerja sama dengan Singapore Economic Development Board (EDB). Bangun masing-masing dengan biaya sendiri-sendiri, dan ketemu di tengah,’’ kata Ismeth Abdullah.

Mantan Ketua Otorita Batam periode 1998 – 2005 dan Gubernur Kepri 2005-2010 ini bercerita. Ia menelepon BJ Habibie, menyampaikan rencana membangun jembatan ke Singapura. ‘’Pak Habibie setuju dan saya diminta berunding dengan kepala EDB secara informal,’’ cerita Ismeth.

Ismeth menyampaikan gagasan jembatan Batam Singapura dan bertemu dengan Kepala EDB. ‘’ Dia kaget. Sibuk menelepon sana sini, lalu berkata bahwa saat ini belum memungkinkan. Tapi, kalau Batam mau bikin ferry roll on- roll of (roro) ke Singapura, kita izinkan,’’ kenang Ismeth.

Menurut Ismeth, itu hanya alasan Singapura saja. Ia merasa, negara tetangga itu, tidak suka Batam maju. Selain menolak pembangunan jembatan Batam Singapura, juga terkait perluasan pelabuhan Batuampar yang bertele-tele.

‘’Kita adakan tender internasional. Tender pertama, gagal. Tender kedua, pemenangnya Port Authority Singapore (PSA). Tapi, saat kita panggil agar menyerahkan dokumen, eh malah mereka tidak datang,’’ kata Ismeth Abdullah, seraya menyebutkan, tender terakhir dimenangkan perusahaan Perancis, tapi juga gagal dilaksanakan.

Setelah itu, kata Ismeth, muncul keinginan membangun jembatan Batam Bintan. Untuk menunjukkan bahwa kita mampu membuat sesuatu yang besar, bermanfaat bagi Batam, Bintan dan Kepulauan Riau, yakni jembatan Batam Bintan.

‘’Investor bisa punya banyak pilihan. Tak ada lagi kendala transportasi. Bisnis pertanian, perikanan di Bintan, industri di Batam. Kerja di Batam, main golf di Bintan. Kita bentuk tim ke ITB bikin desain. Survei selama dua bulan, untuk mendapatkan titik patok jembatan. Itu kita bayar,’’ papar Ismeth Abdullah.

Desain awal pembangunan jembatan ini,  sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2005 dan diperbarui tahun 2010. Perubahan dilakukan karena direncanakan berupa jalan tol, sehingga jembatan yang semula lebarnya 28 meter, diperlebar menjadi 33 meter.

Tim konsultan LAPI Ganeshatama ITB merencanakan tinggi jembatan dari permukaan laut 60 meter agar kapal-kapal yang paling modern sekalipun, bisa lewat. ‘’Kalau ada perubahan soal desain ini, saya tidak tahu,’’ ujar Ismeth.

Sejak awal, kata Ismeth, pembiayaan pembangunan jembatan antar pulau ini, mau dicarikan investor yang berminat membangun. ‘’Kita tidak mau pakai dana APBN. Dananya mengucur sedikit-sedikit dan lama selesainya, belum lagi potongannya. Anda taulah,’’ kata Ismeth Abdullah. Pembangunan Dompak, perluasan bandara, pembangunan rumah sakit, tidak ada yang menggunakan dana APBN tapi melalui APBD dengan sistim multiyears.

Menurut Ismeth, jalur jalan dan jembatan, bisa dimanfaatkan untuk jaringan kabel listrik dan air minum. ‘’Tinggal dipikirkan, apakah jalan tol atau bukan,’’ katanya, sehingga investasi yang ditanamkan bisa balik modal dan menguntungkan. Bisa juga, sistim pembiayaanya dengan konsep Build Operate, Transfer (BOT).

Karena pembangunan jembatan Batam Bintan saat Ismeth menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau belum menemukan titik terang, rencana tersebut terlupakan. ‘’Akhirnya, saya prioritaskan membangun Dompak, rumah sakit dan universitas. Semua pakai dana APBD,’’ kata Ismeth.

Sebelum Ismeth Abdullah pensiun, ia membawa Kepala Bappeda Pemprov Kepri saat itu, Suhajar Diantoro ke Bappenas. ‘’Saya masih ingat.  Desain jembatan mereka sudah tahu, Bappenas sudah mencarikan pinjaman lunak dari luar negeri. Saya sudah titipkan. Kenapa jembatan ini lama baru akan dibangun? Saya tidak tahu,’’ kata Ismeth Abdullah.

*****

Selain tingkat kesulitan yang tinggi, biaya yang besar, perlu kemauan yang sangat kuat mewujudkan pembangunan jembatan Batam Bintan. Konektivitas pulau Batam dan Bintan, dipercaya mampu meningkatkan perekonomian Kepulauan Riau.

Sejak awal, Ismeth Abdulah meyakini, jembatan Batam Bintan akan bermanfaat secara ekonomi bagi Kepulauan Riau. Investor bakal tertarik menanamkan modal karena percaya dengan kemampuan Kepri. Selain itu, sektor pariwisata di Bintan dan Tanjungpinang, bakal bekembang pesat.

Waktu berlalu, tahun berganti. Tahun 2010, Ismeth Abdullah pensiun. Meski saat ini menetap di Batam, Ismeth Abdullah mengaku tidak pernah dilibatkan lagi soal pembangunan jembatan Batam Bintan. ‘’Saya kan sudah pensiun. Kata orang, kalau sudah pensiun nggak punya gigi, ha..ha..ha.’’katanya.

Angin segar datang, saat Joko Widodo kampanye di lapangan Temenggung Abdul Jamal, Batam, 6 April 2019. Saat itu, Jokowi sebagai capres nomor 1, mengatakan, “Siapa yang setuju Jembatan Batam Bintan dibangun?” ucap Jokowi yang bakal memenuhi janjinya, membangun jembatan Batam Bintan. 

Diputuskan Tiga Pejabat Sementara

Menjelang Pemilu 2020, karena Gubernur Kepri saat itu Isdianto juga ikut sebagai kontestan, Mendagri menunjuk Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr Drs Bahtiar Msi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) sebagai Gubernur Kepri.

Lelaki kelahiran Bone, Sulawesi Selatan dan permah menjabat Kapuspen Kemendagri ini, masa tugasnya di Kepri singkat. Dari 25 September 2020 hingga 5 Desember 2020 atau selama 71 hari. Namun, ia mengambil keputusan cepat,  soal pembangunan jembatan Batam Bintan.

Ternyata, kata Bahtiar, kendala sehingga rencana pembangunan jembatan Batam Bintan molor dan berlarut-larut, karena rencana pembangunan jembatan tersebut, tidak dilaporkan secara lengkap dan rinci oleh Pemprov Kepri ke pemerintah pusat. Seperti, ketersediaan lahan, anggaran, titik koordinat, panjang serta tinggi jembatan. Selain itu, tinggi jembatan dari permukaan laut juga jadi perdebatan panjang. Bertahun tahun, belum ada kesepakatan bersama mengenai tinggi jembatan.

“Sudah kita putuskan dalam rapat bersama Kementerian PUPR bahwa tinggi jembatan Batam Bintan, yaitu dari Pulau Buau dengan Tanjungsauh setinggi 40 meter di atas pasang tertinggi permukaan laut, agar bisa dilewati kapal-kapal besar dan kapal perang, ‘’tukas Bahtiar, saat itu.

Bahtiar mengirim surat kepada Presiden Jokowi melaporkan progres pembangunan jembatan Batam – Bintan. Bahtiar hanya melakukan rapat tiga kali, langsung dieksekusi dan diselesaikan dalam waktu cepat, hanya dalam tempo 1,5 jam.

Saat rapat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Abu Bakar mengatakan,“Pak Pjs hanya perlu waktu 1,5 jam. Semuanya clear untuk teknis pembangunan jembatan. Terimakasih Pak,” kata Abu Bakar.

Uniknya, keputusan pembangunan jembatan Batam Bintan, diambil oleh tiga orang pejabat sementara. Yakni, Pjs Gubernur Kepri Bahtiar, Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum dan Pjs Bupati Bintan, Buralimar. Bahtiar memasang target, jembatan Batam Bintan selesai dibangun dalam tempo 2 tahun dan paling lama 3 tahun.

‘’Pak Bahtiar memang luar biasa. Koordinasinya dengan pusat lebih cepat. Beliau tak mau menunggu dan bergerak taktis,’’ kata Buralimar, Kepala Dinas Pariwisata Kepri yang saat itu menjabat sebagai Pjs Bupati Bintan.

Menurut Buralimar, lambannya proses pembangunan jembatan Batam Bintan juga disertai isu soal ketidaksukaan Singapura karena Tanjungsauh bakal dijadikan pelabuhan internasional dan jembatan yang melintasi Selat Riau, yang jadi rebutan sejak dahulu kala. ‘’Saya ikut tandatangan berita acaranya, lalu meninjau titik koordinatnya,’’ kata Buralimar, yang menjadi Pjs Bintan juga 71 hari.

Usai rapat di Telagapunggur, Bahtiar melakukan pemancangan titik koordinat awal pembangunan jembatan Batam – Bintan di sisi landing point di Kabil, Pulau Batam, hanya empat hari sebelum masa jabatannya sebagai Pjs Gubernur Kepri, berakhir.

Ansar Ahmad dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau tanggal 25 Februari 2021. Tidak sampai tiga bulan kemudian, Ansar menyampaikan langsung soal rencana pembangunan jembatan Batam Bintan, kepada Presiden Joko Widodo.

‘’Bapak Presiden merespon dengan baik dan menganggukkan kepala saat saya sampaikan soal jembatan Batam Bintan ini,” kata Ansar Ahmad, kepada wartawan. Pembangunan jembatan Batam Bintan, juga merupakan janji politik Jokowi, saat berkampanye di Batam.

Kepada presiden, Ansar Ahmad menyampaikan secara langsung, potensi ekonomi Batam dan Bintan. Proyek strategis nasional itu, akan berpengaruh pada pengembangan ekonomi Batam dan Bintan. Jika jembatan ini rampung, diperkirakan sekitar 7.000 kendaraan akan lalu lalang melintasi jembatan Batam Bintan.

Di era Ansar Ahmad, Gubernur Kepri ke 5 ini, semua persyaratan sudah dilengkapi. ‘’Kemajuan penting sejak Pak Ansar Ahmad menjadi Gubernur Kepri adalah memprioritaskan redines criteria, yakni persyaratan yang harus dipenuhi daerah seperti pengadaan lahan, dokumen lingkungan, penyempurnaan DED (bathimetri, sub bottom propoling dan soil investigation),’’ kata Rodi Yantari, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPP) Provinsi Kepri, kepada Batampos.

Readines Criteria merupakan persyaratan yang diminta Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat agar mendapat dukungan penuh. Ini untuk memastikan agar infrastruktur yang dibangun, tidak berakhir sia-sia dan menjadi monumen.

Draft final nota kesepakatan antara Pemprov Kepri dengan Menteri PUPR antara lain, rencana pengadaan tanah sudah dilaksanakan. Dokumen Pengadaan Tanah (DPPT) telah selesai, dan telah diberikan secara resmi kepada Gubernur Kepulauan Riau.

Dikatakan Rodi Yantari, surat penetapan lokasi sudah ditandatangani Gubernur Kepri. Penetapan lokasi ini berdasarkan SK Gubernur Kepri Nomor  858 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021. Begitu juga tahap persiapan pengadaan tanah, yang saat ini masih dalam proses yang dilaksanakan mulai Juli 2021 sampai Oktober 2021.

Ansar Ahmad memaparkan, dengan dibangunnya jembatan Batam Bintan, maka kedua pulau di Kepulauan Riau ini, akan menjadi satu kesatuan. ‘’Pemerintah pusat akan membangun jalan tol dari Batuampar ke Mukakuning. Dari Mukakuning, dilanjutkan ke Kabil, lalu nanti nyambung ke jembatan. Dari jembatan, bisa tembus ke jalan Lintas Barat dan terus ke Simpang Lagoi terus ke kawasan ekonomi khusus (KEK) Ini akan menjadi satu kesatuan ekonomi dan ekosistem terpadu,’’ papar Ansar Ahmad.

Selain nilai ekonomis yang akan menguntungkan Batam Bintan khususnya, Kepulauan Riau umumnya, Ansar Ahmad berharap, Tanjungpinang yang memiliki berbagai obyek wisata, lebih dikenal secara luas. ‘’Bagaimanapun, Tanjungpinang adalah ibukota Provinsi Kepri,’’ katanya.

Pemprov Kepri sudah tiga kali rapat dengan Bappenas, Kementerian PUPR bersama Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan, serta rapat dengan salah satu calon yang bermitra untuk mendanai dari luar negeri, yaitu AAIIB (Amerika).

Awal September 2021  akan dilakukan proses pelelangan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Time line rencana kerja Kementrian PUPR dengan Pemrov Kepri sudah disusun. Jembatan pendek yang menghubungkan Batam dengan Tanjungsauh direncanakan dibangun 2022 dan proses lelang jembatan panjang yang menghubungkan Tanjungsauh – Pulau Bintan, proses lelang pada akhir tahun 2021 ini.

Warga Kepulauan Riau berharap dan mendukung jembatan Batam Bintan akan terwujud dan dibangun Ansar Ahmad. Termasuk dari Ismeth Abdullah, mantan Gubernur Kepri yang pertama.

Terpanjang di Indonesia

Jembatan Batam Bintan akan menghubungkan empat pulau, yakni Pulau Batam, Tanjung Sauh, Pulau Buau dan Pulau Bintan. Jembatan dari Batam ke Tanjungsauh panjangnya 2,12 kilometer. Jembatan dari Tanjungsauh ke Pulau Bintan panjangnya 5,56 kilometer. Sehingga total panjang jembatan 7,68 kilometer. Ini akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, mengalahkan jembatan Suramadu yang hanya 5,43 kilometer.

Sedangkan panjang jalan yang akan dibangun, di Pulau Batam 1,64 kilometer, di Pulau Tanjungsauh 3,35 kilometer dan di Pulau Bintan 2,07 kilometer sehingga total panjang jalan di darat 7.06 kilometer. Sehingga, total panjang jalan dan jembatan adalah 14,763 kilometer.

Lajur jembatan lebarnya 3,6 meter, bahu luar 3 meter, bahu dalam 1,5 meter dan lebar median 4 meter. Jembatan Batam Bintan direncanakan konsruksinya dibangun tahun 2022 dan rampung tahun 2024 serta mulai beroperasi tahun 2025.

Nilai investasi jembatan Batam Bintan mencapai Rp13,66 Triliun. Besarnya investasi ini lantaran perubahan vertical clearance jembatan Batam Tanjungsauh 27 meter dan Tanjungsauh Batam 40 meter. Sebelumnya, biaya investasi Rp8,78 Triliun.

Dari total investasi ini, sebesar 30 persen dibiayai pemerintah, dan sisanya oleh investor dengan masa konsesi 50 tahun. Sejumlah investor dari berbagai negara, sejak lama menyatakan ketertarikannya menanam modal membangun jembatan Batam Bintan. Seperti Malaysia, Turki, Korea Selatan, China dan Amerika.

Jembatan yang melintasi laut, bukan hal baru bagi Kepulauan Riau. Misalnya, jembatan Barelang dan Jembatan Dompak. Bentang tengah jembatan Batam Bintan juga menggunakan cable stay bridge sepanjang 500 meter. Jembatan Barelang merupakan pionir the cable stayed bridge pertama di Indonesia.

Seperti apa peta pengembangan kawasan Batam Bintan dengan adanya jembatan ini?  Tujuan utamanya adalah, memacu pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, mengurangi waktu tempuh lalu lintas orang dan barang, serta terkoneksinya lima lembaga pemerintahan seperti Pemprov Kepri, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan BP Batam. Tanjung Uban diharapan akan berkembang menjadi kota transit.

Pulau Batam dan Bintan, seperti kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menjadi kawasan terpadu. Pelabuhan Batuampar yang kini sedang dibenahi, bakal dibangun jalan tol ke Mukakuning. Jalan tol diteruskan ke Kabil sebagai akses masuk ke jembatan Batam-Tanjungsauh sepanjang 1,64 kilometer dengan row jalan lebar 100 meter. Lalu dihubungkan oleh jembatan dari Batam ke Tanjungsauh 2,12 kilometer.

Jalan menuju jembatan Tanjungsauh ke Bintan sepanjang 3,35 kilometer, melintasi Pulau Buau, lalu masuk ke jembatan yang menghubungkan Tanjungsauh dan Bintan sepanjang 5,56 kilometer. Di Bintan, juga dipersiapkan akses jalan masuk 2,07 kilometer. Inilah trase jalan dan jembatan Batam Bintan.

Dengan terhubungnya Pulau Batam dan Pulau Bintan, dilakukan pengembangan kawasan industri Kabil dan Batuampar, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pelabuhan peti kemas dan kawasan industri Tanjungsauh, yang diharapkan mendorong dan mensinergikan pertumbuhan ekonomi pengembangan Batam Bintan.

Di Tanjungsauh, bakal dibangun kawasan industri seluas 500 hektar, industri manufaktur dan PLTU Tanjungsauh. Pelabuhan peti kemas dirancang di atas lahan seluas 250 hektar, sepanjang 2,2 kilometer dengan kapasitas 3-5 juta TEUs.

Selain itu, juga akan dibangun dan dikembangkan Bintan Airport, bandara publik pertama yang dibangun swasta untuk mendukung sektor pariwisata di Pulau Bintan. Kawasan wisata Lagoi, selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara berkunjung ke Bintan. Beragam destinasi wisata belanja, kuliner, wisata pantai dan bahari,  sejarah hingga wisata religi, ada di Batam dan Bintan.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang diresmikan 8 Desember 2018  juga akan dikembangkan seiring pembangunan jembatan Batam Bintan. Lokasinya strategis. Di jalur pelayaran Selat Malaka dan Laut China Selatan.

KEK Galang Batang dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter. Nilai investasi KEK Galang Batang sebesar Rp 36,25 Triliun hingga tahun 2027. KEK Galang Batang Diharapkan Menjadi Contoh dan Instrumen Pendorong Ekonomi Indonesia Pasca Krisis Covid-19.

Ekspor perdana Smelter Grade Alumina (SGA) KEK Galang Batang sebanyak 70 ribu ton dengan nilai 21 juta USD merupakan bagian dari target ekspor tahun pertama sebesar 1 juta ton/tahun dengan nilai ekspor 300 juta USD. Ekspor ini akan ditingkatkan sehingga pada tahun kedua target ekspor menjadi 2 juta ton/tahun dengan nilai ekspor sebesar 600 juta USD.

Harapan terwujudnya jembatan Batam Bintan, kini ada di pundak Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Warga Kepulauan Riau optimis, Gubernur Kepri yang juga mantan Bupati Bintan dua periode ini, mampu mewujudkannya. Seperti juga Ismeth pada awalnya, Ansar juga menjadikan proyek jembatan ini sebagai dagangan politiknya.

Paling tidak, saat ini mari kita sama-sama bermimpi, Pulau Batam dan Bintan akan tersambung jembatan. Nikmati saja dulu gambar-gambar dan desain jembatan ini. Pembangunan Jembatan Barelang bisa jadi pelajaran. Memasuki usia 25 tahun, jembatan Barelang yang dibangun  dengan biaya Rp370 Miliar, belum mampu memberikan manfaat ekonomi secara signifikan. ***