Socratestalk.com-BATAM– Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk mengutamakan pendekatan persuasif dalam melakukan sosialisasi perihal rencana pengembangan Kawasan Rempang. Komitmen ini bisa terlihat dengan terus bertambahnya warga yang bersedia untuk direlokasi ke hunian sementara.
Berdasarkan catatan tim BP Batam sampai tanggal 23 September 2023, lebih dari 200 KK tercatat telah mendaftar ke posko Tim Satuan Tugas Rempang Eco-City. Tidak hanya itu, lebih dari 400 KK juga telah melakukan konsultasi intensif dengan tim terkait hak-hak yang akan diberikan kepada warga apabila Program Strategis Nasional tersebut terealisasi.
“Saya ingin sosialisasi berjalan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu, investasi ini memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi daerah dan warga setempat,” ujar Rudi, Minggu (24/9/2023).
Dengan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif, Rudi yakin, masyarakat akan memahami dengan baik tujuan investasi Rempang Eco-City tersebut. Oleh karenanya, Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam meminta agar terbangun komunikasi dua arah selama sosialisasi berlangsung.
- Advertisement -
“Mau ketemu saya langsung boleh, mau saya yang ke sana juga boleh. Yang penting didudukkan bersama-sama dengan kepala dingin, saya kira masalahnya akan selesai,” tambahnya. Untuk diketahui, sosialisasi dan pendataan terhadap warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City masih terus berlangsung.
Perlahan tapi pasti, warga pun mulai membuka diri untuk menerima penyampaian dari Tim Satuan Tugas. Kesediaan warga yang perlahan mulai menerima rencana investasi di Kawasan Rempang tersebut juga tak terlepas dari komitmen BP Batam yang mengutamakan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif selama berlangsungnya sosialisasi dan pendataan.
“Tidak boleh ada paksaan karena saya tak ingin melukai hati masyarakat. Maka BP Batam pun berkomitmen untuk membangun komunikasi dua arah. Kita semua berharap, pembangunan Rempang ini ikut berdampak positif terhadap kemajuan Kota Batam,” pungkasnya.
BP Batam Terus Bekerja Maksimal
Program Strategis Nasional Rempang Eco-City akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat. Sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia, pemerintah pusat melalui BP Batam menyiapkan Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan, residensial hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia terhadap Singapura dan Malaysia.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan jika pihaknya akan terus bekerja maksimal dalam mewujudkan investasi di Pulau Rempang. Akan tetapi, kata Rudi, BP Batam juga tak mengesampingkan hak-hak masyarakat yang terdampak pengembangan.
“Program Strategis Nasional ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi Rempang dan pulau sekitarnya,” tegas Rudi saat bersilaturahmi dengan masyarakat Rempang di Asrama Haji Batam Center, Minggu (24/9/2023).
Ia menjelaskan bahwa BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berkomitmen untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Pulau Rempang ke depannya.
Dimana, BP Batam bersama PT Makmur Elok Graha (MEG) akan memprioritaskan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan beasiswa serta pendidikan dan pelatihan vokasi kepada pemuda setempat sehingga siap menjadi tenaga yang mendukung kemajuan industri.
“BP Batam terus bekerja maksimal dalam mengawal investasi Rempang. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya ke saya atau tim BP Batam lainnya. Sehingga tak terjadi misinformasi,” tambahnya.
Selain itu, BP Batam juga akan merekomendasikan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap rumah ganti rugi yang diterima masyarakat terdampak pengembangan Rempang. Meski menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), namun BP Batam berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
Untuk diketahui, jumlah masyarakat yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City seluas 2.000 hektare tersebut sebanyak 700 KK. Sementara, Kampung Baru yang mengusung konsep “Marime City” akan dibangun di atas tanah seluas 471 hektare dengan jumlah kaveling sebanyak 3.000 unit.
Selain dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai, kampung baru tersebut juga akan didukung dengan dermaga modern yang berfungsi untuk memaksimalkan aktivitas nelayan serta kegiatan bongkar muat. “Tak usah kita ribut-ribut, mari gunakan kepala dingin untuk menyelesaikan permasalahan saat ini,” tutup Rudi. (*)
