Socratestalk.com, BATAM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menggelar rapat teknis bersama BP Batam untuk mempercepat pembangunan Kawasan Rempang, di Marketing Center BP Batam, Rabu (27/9/23).
Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden RI, Joko Widodo, Senin (25/9/2023) lalu. Salah satu penugasan yang diberikan kepada Kementrian PUPR adalah, pembuatan site plan permukiman yang berjumlah 1.322 KK.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya, KemenPUPR, Johanes Wahyu Kusumo Susanto menegaskan, Kementrian PUPR akan mendukung penuh Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Sebagaimana, pembangunan yang akan dilakukan oleh Kementrian PUPR telah disetujui oleh Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono.
“Jadi dengan rapat ini, kami ingin mengetahui lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kementrian PUPR kedepannya,” ujar Johanes.
Lebih lanjut, Johanes Wahyu mengatakan, akan ada 5 kampung yang terdiri dari 961 KK untuk dilakukan pergeseran ke Tanjung Banun. Sementara di Tanjung Banun sendiri, saat ini sudah ada 361 KK yang bermukim di sana. Sehingga masyarakat yang akan bermukim di Tanjung Banun nantinya, akan ada sebanyak 1.322 KK.
“Untuk di Tanjung Banun akan dibangun pemukiman terpadu. Pemukiman ini, dapat dijadikan sebagai percontohan kampung nelayan yang eco friendly di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, BP Batam Enoh Suharto mengatakan, BP Batam berkoordinasi dengan Kementrian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Rempang.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan cepat.
“Semoga pembangunan Rempang Eco City ini bisa segera berjalan dan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat kedepannya,” ujar Enoh.
Warga Desa Pasir Panjang Kompak Dukung Rempang Eco-City
Sementara itu, pengembangan Rempang Eco-City perlahan mendapat dukungan dari warga Kelurahan Sembulang. Khususnya warga dari Desa Pasir Panjang. Ahad, warga asli Desa Pasir Panjang, menegaskan bahwa dirinya menyambut baik proyek yang masuk dalam program strategis nasional tersebut.
“Saya sangat mendukung adanya perencanaan pembangunan ini. Silahkan dilanjutkan jika muaranya untuk kebaikan masyarakat,” ujar Ahad, Rabu (27/9/2023).
Warga lainnya, Heri, juga mengungkapkan hal senada. Seiring berjalannya waktu, Heri merasa jika program pemerintah Rempang Eco-City bertujuan baik dan membawa manfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Bahkan, Heri meminta agar tak ada lagi oknum provokator yang memfitnah dan memecah belah warga Desa Pasir Panjang.
“Jangan ada lagi fitnah yang bukan-bukan mengenai kami. Ini hak masing-masing individu untuk mendukung. Pemerintah tidak akan mungkin menyengsarakan masyarakatnya,” tegasnya.
Tidak hanya Ahad dan Heri, Siti juga menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh program pengembangan Rempang. Menurutnya, dukungan yang diberikan pun tanpa paksaan dan intervensi pihak manapun.
“Kami orang asli tempatan Desa Pasir Panjang mendukung program pemerintah yang akan dibuat ke depannya. Dukungan ini tak ada unsur paksaan,” ungkapnya.
Dukungan dari warga ini pun ikut mempengaruhi jumlah pendaftar yang ada. Per tanggal 27 September 2023, sebanyak 317 KK yang terdampak pembangunan tercatat sudah mendaftar untuk menempati hunian baru. Sedangkan 467 KK lainnya sudah melakukan konsultasi terkait hak-hak yang didapatkan masyarakat apabila pembangunan terealisasi.
Sementara, Kepala BP Batam Muhammad Rudi pun menyambut baik dukungan dari warga tersebut. Orang nomor satu di Kota Batam tersebut mengimbau agar tak ada lagi isu miring atau intervensi dari pihak manapun selama proses sosialisasi dan pendataan berlangsung.
“Jangan sebarkan isu atau fitnah. Kalau ada orang luar yang mendatangi atau menyebarkan fitnah ke warga di Rempang, segera laporkan kepada saya,” tegasnya.
Rudi berharap, pergeseran warga yang terdampak pembangunan pun bisa selesai sesegera mungkin. Sehingga, proses pembangunan rumah hunian baru juga bisa segera dikerjakan.
“Saya juga ingin rumah hunian baru untuk warga bisa cepat selesai. Oleh sebab itu, kami berusaha untuk bisa mempercepat kepindahan warga ke hunian sementara,” pungkasnya. (DN)