Socratestalk.com, BATAM – Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin merespons polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Batam 2024.
Menurutnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad perlu memberi atensi terkait PPDB Batam 2024 ini. Ia pun meminta Gubernur bisa membuka ruang untuk penambahan kuota setiap kelasnya.
“Saran saya pertama, ditambah aja kuotanya setiap kelas. Jadi yang tidak tertampung bisa masuk,” sebutnya, Rabu (10/07/2024).
Politisi PKS itu mengatakan, memang bila terlalu ramai anak di dalam satu kelas, dikahwatirkan proses belajar-mengajar tidak maksimal.
- Advertisement -
“Tapi khawatir kita lebih besar anak jangan sampai tidak sekolah. Untuk memaksimalkan ilmu yang diserap, tinggal satuan pendidikan membuat skema atau cara pembelajaran saja,” ujarnya.
Wahyu juga melihat, tidak menjadi mayoritas orang tua memaksakan anak bersekolah ke SMA Negeri dan SMK Negeri dikarenakan unggul. Namun, lebih kepada jarang yang dekat dan ekonomi.
“Apalagi rencana SPP gratis itu. Ini juga jadi pemicu, orang tua masukan anak ke sekolah negeri,” ujarnya.
Bila harus anak masuk ke sekolah swasta, bagi orang tua yang tingkat pendapatannya minim pasti merasa berat.
“Tahu sendiri kalau sekolah swasta, ada biaya yang besar, lalu tambahan biaya lainnya. Kemudian, fasilitas swasta secara umum tidak selengkap negeri,”ucapnya.
Ia pun meminta program SPP gratis dapat dipertimbangkan lagi Gubernur Kepri. “Orang mampu masuk SMA negeri contohnya. Padahal segi ekonomi mampu, tapi dapat juga program itu. Kenapa masuk SMA, karena kuliahnya kedokteran atau lainnya,” ucapnya.
Menurut Wahyu, alangkah lebih baiknya Pemerintah provinsi melakukan subsidi silang atau mengkhususkan SPP gratis hanya untuk anak tidak mampu.
“Saya rasa ini harus dipertimbangkan betul. Kami tegas katakan, jangan sampai ada anak tidak bersekolah karena tak sanggup masuk sekolah swasta,” tegasnya.
LPA Batam Minta SLTA dan SLTP di Batam Tambah Rombel
Hal yang sama juga disampaikan Pemerhati Anak di Provinsi Kepulauan Riau Eri Syahrial yang juga Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Batam. Ia melihat masih banyak anak atau calon siswa, baik SLTA maupun SMP, tidak bisa diterima di sekolah negeri yang ada di Kota Batam,
Bila tidak ada penambahan kuota daya tampung dan menambah rombel di daerah tertentu yang padat penduduk maka berdampak pada tidak terpenuhinya hak dasar untuk mendapatkan pendidikan.
‘’Pendidikan atau sekolah merupakan hak dasar anak atau hak asasi manusia yang harus diberikan pemerintah kepada anak dengan menyediakan sekolah, sarana dan prasana pendidikan serta pembiayan pendidikan lainnya,’’ ujar Eri.
Dijelakan Eri, pengalokasian anggaran untuk pendidikan, baik di APBN maupun di APBD, sebesar 20 persen lebih untuk bidang pendidikan, salah satu tujuannya untuk pemerataamn pendidikan. Supaya setiap anak mendapatkan hak dasarnya sebagaimana yang sudah dijamin perundang-undangan.,
Bila tidak ada penambahan kuota pada PPDB saat ini, sambung Eri, maka dampaknya akan banyak anak terutama dari keluarga miskin akan putus sekolah. Tentunya ini juga berdampak pada dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
‘’Kita setuju kualitas pendidikan ditingkatkan. Masih ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Tidak pas dengan cara mengurangi kuota untuk saat ini. Kesempatan belajar sebagai pemenuhan hak dasar anak lebih penting dan mendesak,’’ tegas Eri.
Untuk itu, Eri meminta Gubernur Kepri dan Walikota Batam untuk dapat menambah kuota tahun ini dan kedepannya menambah sekolah dan pembangunan ruang kelas baru di daerah yang padat agar anak Batam dan anak Kepri mendapatkan hak dasarnya dari pemerintah dan negara. *
- Advertisement -
